Setiap tanggal 24 September diperingati Hari Tani Nasional
sebagai apresiasi terhadap semua jasa petani di Indonesia.
Beberapa tahun terakhir petani di Indonesia mengalami
berbagai masalah, seperti kekeringan, kelangkaan pupuk, hama, gagal panen, harga jual rendah,
dan sebagainya. Selain itu, pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan pada
sektor industri, sehingga sektor pertanian menjadi termarjinalisasi.
Sektor pertanian merupakan sektor yang besar dalam
membangun ekonomi nasional. Besarnya jumlah penduduk Indonesia yang bekerja
dalam sektor pertanian menjadikan petani sebagai kekuatan politik yang rill.
Petani mempunyai pengaruh kuat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan
pemerintah dalam sektor pertanian. Namun, kenyataan di lapangan terjadi sebaliknya. Tidak
adanya keterlibatan petani dalam pembuatan kebijakan sehingga implementasi di
lapangan menjadi sangat bias. Bahkan sektor pertanian banyak dieksploitasi untuk
memperoleh keuntungan pribadi individu tertentu.
Di Indonesia, eksploitasi sudah terjadi sejak penjajahan
kolonial belanda melalui kebijakan sistem tanam paksa. Dimana petani dipaksa
menanam sesuai keinginan pemerintah kolonial belanda, dan hasil panen dibeli
dengan harga yang murah untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang tinggi.
Pasca kemerdekaan, ketika pemerintahan orde baru, pembangunan sektor pertanian
terkenal dengan gerakan revolusi hijau. Gerakan revolusi hijau membuat Indonesia
menjadi negara swasembada pangan, namun hanya terjadi pada tahun 1984-1989. Di
samping itu, gerakan revolusi hijau mengakibatkan kesenjangan ekonomi dan
sosial karena hanya menguntungkan petani yang memiliki lahan setengah hektar. Gerakan
revolusi hijau membuat investor di kota banyak tertarik untuk menyewa lahan
petani, sebab dalam satu tahun bisa tiga kali panen. Sehingga banyak petani
yang menjadi buruh di lahan mereka sendiri.
Pada era reformasi permasalahan sektor pertanian menjadi sangat
rumit. Beberapa kebijakan pemerintah sangat tidak menguntungkan petani. Salah
satunya adalah kebijakan impor beras. Kebijakan impor berass untuk menjaga stok
persediaan beras dalam negeri sebenarnya bagus, namun kebijakan impor beras
mempunyai dampak negatif terhadap harga jual gabah dan beras dalam negeri
menjadi murah sehingga petani gulung tikar. Meskipun bagi masyarakat kota
kebijakan impor beras sangat menguntungkan karena harga bahan pokok menjadi
murah dan terjangkau.
Kekeringan akibat kemarau yang berkepanjangan dan
kelangkaan pupuk menjadi masalah sektor pertanian yang terjadi setiap tahun.
Jika itu terjadi dalam skala yang besar maka akan mempengaruhi berkurangnya
hasil oen yang besar pula. Bagaimana pemerintah membangun sektor pertanian
untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia? Apakah mungkin ketahan pangan
terwujud jika masih ada permasalahan tersebut stiap tahun? Tentu saja tidak.
Untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, pemerintah
h\tidak boleh mengesampingkan sektor pertanian. Tidak sedikit petani yang gagal
panen ketika menghadapi masalah kekeringan, disini lah seharusnya pemerintah
hadir memberi solusi bagaimana cara mendapatkan air untuk mengairi lahan
pertanian. Sehingga logika yang harus dibangun adalah bagaimana mendapatkan air
terlebih dahulu sebelum menggarap lahan pertanian agar tidak terjadi gagal
panen.
Perlunya peningkatan peran pemerintah dalam sektor
pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan pemerintah tidak
boleh membuat petani semakin termarjinalkan. Tentunya pemerintah tidak bisa
menyelesaikan permasalahan ini secara sepihak, kontribusi generasi muda dalam
sektor pertanian pun dibutuhkan. Sebab generasi muda mempunyai inovasi dalam
membangun sektor pertanian. Sehingga sekotor pertanian akan maju sama halnya
dengan sektor industri.